PANARAGAN — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat pengendalian inflasi daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, dalam agenda Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia x Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (25/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Nadirsyah didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Tubaba.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan ekosistem ekonomi digital dan pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, mengatakan digitalisasi transaksi pemerintahan perlu terus diperluas untuk mendorong transparansi, efisiensi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
«“Kami berupaya memastikan implementasi transaksi non-tunai dan digitalisasi di Tubaba berjalan makin masif di berbagai sektor publik. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan yang lebih cepat dan transparan bagi seluruh masyarakat,” ujar Nadirsyah.»
Pengendalian Harga Pangan
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi.
Tito mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang secara rutin memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan sebagai instrumen untuk membaca perkembangan harga dan merespons perubahan kondisi pasar.
Selain pengendalian inflasi, Tito juga memaparkan pengembangan digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan data biometrik Dukcapil, termasuk teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang telah terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Pemanfaatan data tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
“Penggunaan identitas digital dan validasi data terpadu menjadi kunci agar program perlindungan sosial tepat sasaran, sekaligus memperluas akses perbankan bagi seluruh warga usia 17 tahun ke atas di daerah,” kata Tito.
94,9 Persen Pemda Masuk Tahap Digitalisasi
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memaparkan perkembangan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara nasional.
Berdasarkan data Bank Indonesia, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah masuk dalam tahap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Perkembangan serupa terlihat pada penggunaan instrumen pembayaran digital. Pengguna QRIS secara nasional disebut telah mencapai lebih dari 69 juta, dengan jumlah merchant mencapai sekitar 47,11 juta, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perluasan QRIS lintas negara atau QRIS Cross-Border juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital Indonesia.
Digitalisasi Jadi Penggerak Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Airlangga Hartarto, menilai penguatan infrastruktur digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memiliki potensi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Airlangga, penguatan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta perluasan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital.
“Potensi ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Melalui penguatan pengadaan barang secara elektronik (e-katalog), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta perluasan inklusi keuangan, kita optimis dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional hingga ke tingkat daerah,” tegas Airlangga.
Pemkab Tubaba menilai berbagai kebijakan tersebut relevan untuk terus diimplementasikan di tingkat daerah. Digitalisasi transaksi pemerintahan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital.
Melalui partisipasi dalam agenda nasional tersebut, Pemkab Tubaba menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
