PANARAGAN — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memperkuat sinergi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tubaba, Panaragan, Selasa (22/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., bersama Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Priyanto, beserta tim.
Turut hadir jajaran Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Tubaba untuk membahas evaluasi perencanaan pembangunan serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Iwan Mursalin menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah untuk lebih rasional dan cermat dalam menetapkan prioritas pembangunan, termasuk melakukan penyesuaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, penyesuaian target bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap pembangunan, melainkan langkah strategis agar program yang dijalankan tetap realistis, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita harus tahu diri dan rasional dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika porsi anggaran tidak memungkinkan, target RPJMD tentu perlu kita review agar tujuannya tetap tercapai secara optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, Pemkab Tubaba tetap memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending) guna menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan publik.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, efisiensi anggaran dilakukan secara terukur melalui rasionalisasi belanja operasional dan belanja modal nonprioritas. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas arus kas (cash flow) daerah, menjamin pemenuhan hak-hak dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Selain pengelolaan fiskal, Sekda juga menyoroti pentingnya penguatan administrasi dan penatausahaan keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta setiap kepala OPD meningkatkan disiplin pelaporan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan program kerja.
“Tugas kita adalah memastikan pelaporan kinerja dan SPM berjalan dengan tertib. Saya minta seluruh OPD disiplin dan berkomitmen terhadap target kerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Priyanto, mengapresiasi keterbukaan dan langkah adaptif yang dilakukan Pemkab Tubaba dalam merespons kondisi keuangan daerah.
Ia menyatakan, BPKP siap memberikan pendampingan secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian dan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan langkah-langkah strategis Pemkab Tubaba. BPKP Perwakilan Lampung siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memitigasi risiko keuangan, serta menyelaraskan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN,” kata Ade.
Menurutnya, penguatan pengendalian intern dan penyelarasan sasaran kinerja aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh instansi pemerintah mampu bekerja secara terarah dan mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.
Melalui sinergi dengan BPKP Lampung, Pemkab Tubaba diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pengawasan internal, serta meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
