PANARAGAN — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengambil langkah percepatan dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penyusunan Arsitektur dan Rencana Aksi Pemerintahan Digital.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Interview Penyusunan Arsitektur dan Rencana Aksi Pemerintahan Digital yang digelar di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tubaba, Senin (28/9/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Tubaba, Aidil Adrian Pattikraton, S.T., dan menghadirkan tim ahli dari Telkom University (Tel-U) yang dipimpin Umar Ali Ahmad, S.T., M.T., Ph.D.
Aidil mengatakan, penyusunan arsitektur pemerintahan digital menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Pemkab Tubaba menghadapi regulasi terbaru, khususnya PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi ekosistem digital, proses bisnis, hingga layanan digital yang telah berjalan di masing-masing perangkat daerah.
«“Kami bergerak cepat untuk memotret kondisi terkini seluruh ekosistem digital yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lewat interview yang menyasar kurang lebih 40 OPD ini, kita ingin memastikan seluruh proses bisnis dan layanan digital Pemkab Tubaba dapat terpetakan dengan akurat dan efisien,” ujar Aidil.»
Untuk mendukung proses tersebut, Diskominfo Tubaba menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan data pendukung atau evidence secara mandiri.
Data yang dihimpun selanjutnya dapat ditabulasi dan dianalisis oleh tim ahli secara real-time. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemetaan sekaligus meningkatkan ketepatan data yang digunakan dalam penyusunan arsitektur pemerintahan digital.
Sementara itu, Umar Ali Ahmad menjelaskan bahwa kerangka pemerintahan digital dalam regulasi terbaru lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut terdapat tujuh aspek utama dan 20 indikator strategis yang menjadi bagian dari kerangka evaluasi tersebut.
«“Hal yang paling menarik dari transformasi Pemerintah Digital ini adalah adanya penekanan pada dampak langsung yang dirasakan oleh publik. Indikator kepuasan pengguna dan survei layanan memiliki porsi sebesar 25 persen dari total penilaian,” jelas Umar.»
Selain kualitas layanan, kesiapan dan keterpaduan data daerah juga menjadi perhatian dalam pembangunan pemerintahan digital.
Umar mengatakan, melalui arsitektur pemerintahan digital yang disusun, sistem data pemerintah daerah diarahkan agar dapat terhubung dengan sistem di tingkat pusat. Salah satu instrumen yang disebut dalam proses tersebut adalah Dashboard Presiden.
Keterhubungan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlacakan (traceability) serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data pemerintah daerah.
Dalam proses penyusunannya, Pemkab Tubaba juga akan mendapatkan pendampingan dari Telkom University. Penyusunan dokumen arsitektur dan penilaian mandiri akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program prioritas Bupati, serta program prioritas nasional.
Pemkab Tubaba berharap langkah tersebut tidak berhenti pada pemenuhan indikator evaluasi pemerintahan digital. Transformasi digital diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, responsif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan di Tubaba tidak hanya menjadi agenda pembenahan sistem dan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk memastikan layanan pemerintah semakin mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
