Lampung Timur — Upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lampung Timur terus diperkuat. Pemerintah daerah kini mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari TNI, pemerintah desa, komunitas hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Hal tersebut mengemuka saat Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menerima silaturahmi siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun 2026. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kompetensi sekaligus strategi pencegahan dan penanganan Karhutla.
Bupati didampingi Kepala BPBD Lampung Timur M. Ridwan, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda. Sementara dari tim Seskoad hadir Kolonel Inf Hasroel, Mayor Inf Winarno, Mayor Czi Irfan Gusema, Mayor Caj (K) Murni Hasibuan, Mayor Cpl Faisal Fadilla, Kapten Inf Adi Prayoga dan Kapten Inf Ahmad Rizaldi.
Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kolaborasi tersebut. Menurutnya, masukan dari Seskoad diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi Karhutla.
“Terima kasih atas kolaborasinya. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama terkait apa saja yang diperlukan dan dukungan seperti apa yang bisa diberikan pemerintah daerah,” ujar Bupati.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah pemberdayaan desa-desa penyangga kawasan hutan. Masyarakat di sekitar hutan dinilai perlu mendapatkan manfaat ekonomi, namun tetap memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Bagaimana desa-desa penyangga bisa diberdayakan agar hutan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap terjaga kelestariannya,” jelasnya.
Pemkab Lampung Timur juga mendorong keterlibatan pendamping serta komunitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan pentingnya menjaga kawasan hutan.
“Kita gandeng juga komunitas agar bisa bergandengan tangan bersama-sama memberikan edukasi. Potensi berbasis komunitas ini sangat penting,” kata Ela.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah turut mengungkapkan sejumlah kendala penanganan Karhutla, terutama keterbatasan sarana dan prasarana.
Ketersediaan selang dengan ukuran dan panjang yang sesuai untuk menjangkau titik kebakaran di kawasan hutan masih menjadi salah satu persoalan. Sebagian peralatan yang tersedia juga belum sepenuhnya dirancang untuk kebutuhan penanganan Karhutla.
Pemkab Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan serta selang khusus. Peningkatan kemampuan personel BPBD juga dilakukan melalui pelatihan agar petugas tidak hanya mampu menangani kebakaran permukiman, tetapi juga kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
“Tim juga dilatih oleh BPBD agar tidak hanya menangani kebakaran rumah, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menangani kebakaran hutan,” ujarnya.
Bupati menegaskan, pencegahan Karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Pemerintah daerah, TNI, masyarakat, komunitas, desa penyangga dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak dalam satu arah.
Pemkab Lampung Timur juga mendorong adanya penyatuan data mengenai potensi serta titik rawan Karhutla sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
“Kita kumpulkan dulu komunitas, kemudian bersama Seskoad kita diskusikan. Harapannya nanti kita memiliki satu data dan satu pemahaman dalam melakukan langkah mitigasi,” ungkapnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun sistem pencegahan dan penanganan Karhutla yang lebih terencana, sekaligus melindungi masyarakat, menjaga kawasan hutan dan meminimalkan risiko kebakaran di Lampung Timur. (Rusman Ali)
