Lampung Timur — Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah.
Acara bersejarah ini turut disaksikan secara virtual oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dari Balai Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Koperasi adalah alat bagi orang-orang lemah untuk mengubah ekonomi mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa koperasi akan menjadi solusi pemangkasan rantai distribusi, seperti obat-obatan dan sembako, agar lebih murah dan mudah dijangkau masyarakat.
Ketua Satgas Koperasi Merah Putih sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa seluruh koperasi telah terbentuk dan beroperasi sah. Program ini diharapkan dapat menghapus praktik tengkulak dan rentenir, serta mendukung pelaku ekonomi lokal, terutama petani dan nelayan.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi menyukseskan koperasi:
“Kami mendorong keterbukaan ide dan solusi demi kemandirian ekonomi desa,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan bahwa Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang telah 100% membentuk koperasi di lebih dari 2.600 desa dan kelurahan.
Ia menambahkan, meskipun PDRB Lampung mencapai Rp483 triliun, namun pendapatan per kapita masih di kisaran Rp51 juta per tahun.
“Koperasi Merah Putih harus dikelola profesional agar berdampak nyata pada masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan,” tegasnya.
Program ini didukung pendanaan dari Kementerian Keuangan melalui bank-bank Himbara dengan plafon maksimal hingga Rp3 miliar per koperasi. Unit koperasi akan mencakup toko sembako, apotek desa, koperasi simpan pinjam, hingga penyerapan hasil pertanian.
Dengan peluncuran ini, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dan membuka babak baru pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Red/*)
