TULANG BAWANG — Status hukum seorang perangkat desa di Kampung Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, kembali menjadi sorotan. Nama Safri, S.Pd, yang diketahui masih menjalankan tugas sebagai Carik atau Sekretaris Kampung, dipersoalkan setelah muncul informasi bahwa yang bersangkutan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara dugaan pencurian dengan pemberatan.
Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, tertanggal 11 Juni 2025, terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
Namun, hingga kini muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Pasalnya, Safri disebut masih aktif menjalankan tugas sebagai perangkat Kampung Gedung Aji Lama.
Kondisi inilah yang mendapat sorotan dari LBH Trisula Sakti.
Melalui praktisi hukumnya, Yuridhis Mahendra alias Idris Abung, LBH Trisula Sakti menilai persoalan tersebut harus segera mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Menurut Idris, apabila benar seseorang masih berstatus DPO dalam perkara pidana namun tetap aktif menjabat sebagai perangkat desa, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi pemerintahan.
“Dalam persoalan ini harus ada kejelasan. Jika memang status hukum yang bersangkutan masih berlaku sebagaimana dokumen yang beredar, maka pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan kepada publik,” tegas Idris.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap status perangkat desa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan informasi resmi dari aparat penegak hukum.
Pertanyakan Pengawasan Pemerintah Daerah
Idris juga menyoroti fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pemerintahan kampung.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat melihat adanya ketidaksinkronan antara administrasi pemerintahan dengan proses penegakan hukum. Semua harus diperjelas secara terbuka,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, termasuk pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kampung, segera meminta penjelasan resmi kepada kepolisian mengenai status hukum yang bersangkutan.
Status DPO Harus Dijelaskan
LBH Trisula Sakti juga meminta kepolisian memberikan penjelasan mengenai status DPO yang sebelumnya disebut telah diterbitkan dalam perkara tersebut.
Idris Abung menegaskan, apabila benar seseorang pernah ditetapkan sebagai DPO, maka publik berhak mengetahui perkembangan status tersebut.
“Pertanyaannya sederhana, apakah status DPO itu masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Jika sudah tidak berlaku, apa dasar hukumnya? Jika perkara dihentikan, apakah telah diterbitkan SP3? Semua ini harus dijelaskan secara resmi agar tidak muncul spekulasi di masyarakat,” kata Idris.
Menurutnya, status hukum seseorang tidak seharusnya menjadi informasi yang membingungkan, terlebih apabila berkaitan dengan pejabat atau perangkat pemerintahan yang masih aktif menjalankan tugas.
Desak Polda Lampung Lakukan Pengawasan
Karena penanganan perkara tersebut berada di wilayah hukum Polres Tulang Bawang, LBH Trisula Sakti meminta Polda Lampung melakukan pengawasan apabila terdapat dugaan persoalan atau ketidakjelasan dalam penanganan perkara.
Idris menilai mekanisme pengawasan internal kepolisian perlu berjalan untuk memastikan setiap perkara yang telah dilaporkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
“Jika memang ada persoalan dalam penanganan perkara di tingkat Polres, Polda Lampung melalui fungsi pengawasan harus memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepastian mengenai status perkara sangat penting agar tidak muncul anggapan di masyarakat bahwa hukum diterapkan secara berbeda terhadap pihak tertentu.
Publik Menunggu Klarifikasi Resmi
Sorotan terhadap status Safri kini menjadi perhatian sejumlah pihak di Tulang Bawang. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah yang bersangkutan masih berstatus DPO atau status tersebut telah dicabut maupun perkara telah mengalami perkembangan hukum tertentu.
Jika status DPO masih berlaku, masyarakat mempertanyakan alasan belum adanya tindakan lebih lanjut, sementara apabila status tersebut sudah tidak berlaku, publik meminta kepolisian menjelaskan dasar hukum dan perkembangan perkara secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung mengenai perkembangan penanganan Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, termasuk kepastian status hukum Safri.
Klarifikasi juga dibutuhkan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Kampung Gedung Aji Lama, dan instansi terkait mengenai dasar administratif yang membuat Safri masih menjalankan tugas sebagai perangkat kampung.
Jangan sampai persoalan status hukum yang seharusnya dapat dijelaskan secara terang justru terus menimbulkan pertanyaan: apakah status DPO masih berlaku, atau perkara tersebut telah memiliki perkembangan hukum yang belum diketahui publik? (RED)
