TULANG BAWANG – Keberadaan seseorang yang disebut warga sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) di perkebunan sawit yang diduga milik perusahaan BW, Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, menuai tanda tanya.
Pasalnya, setelah perkara tersebut berjalan sekitar satu tahun, orang yang disebut-sebut sebagai DPO itu justru dilaporkan kembali menjabat sebagai aparatur kampung. Bahkan, pada Kamis (12/11/2026), yang bersangkutan terlihat mengikuti rapat di Kantor Kecamatan Gedung Aji bersama Camat, Kapolsek Gedung Aji, dan sejumlah masyarakat.
Kehadirannya dalam kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah warga. Mereka mempertanyakan bagaimana seseorang yang disebut masih berstatus DPO dapat kembali menjalankan aktivitas pemerintahan kampung tanpa kejelasan mengenai perkembangan perkara hukumnya.
“Kok bisa ya, yang disebut DPO baru berapa bulan dan menjabat kembali menjadi aparatur kampung. Hebat ya, mungkin karena banyak channel dengan uang, jadi nggak seperti kita orang miskin,” ungkap salah seorang warga sebagaimana disampaikan kepada wartawan.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan persepsi warga yang hingga kini belum dapat dibuktikan.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan orang yang disebut DPO tersebut dalam rapat, Kapolsek Gedung Aji, Syaifuddin, disebut menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan.
“Kami menunggu instruksi atasan, karena saya baru menjabat,” demikian keterangan Kapolsek sebagaimana disampaikan wartawan di lapangan.
Sementara itu, Camat Gedung Aji, Yusar Riyaman Saleh, S.H., M.M., mengaku baru mengetahui informasi mengenai status DPO yang bersangkutan.
“Saya juga baru tahu kalau dia DPO. Usulan sekretaris kampung atas dasar usulan Kepala Kampung Toni,” ujar Camat sebagaimana dikutip wartawan.
Camat juga menyampaikan belum memiliki dasar tertulis untuk melakukan pemberhentian terhadap aparatur kampung tersebut. Ia menyatakan akan mempertanyakan persoalan itu kepada Kepala Kampung, sekaligus memastikan apakah perkara yang dimaksud telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Di sisi lain, Iqbal, wartawan Haluan, mengatakan dirinya bersama tim telah turun langsung menindaklanjuti laporan masyarakat. Tim tersebut mendatangi Polres Tulang Bawang untuk meminta klarifikasi langsung kepada Kapolres Tulang Bawang , IPDA Muhamad Syaifudin, S.H.,M.M. mengenai perkembangan perkara dan kepastian status hukum orang yang dipersoalkan warga.
“Saat kami datang ke Polres Tulang Bawang, kami tidak ditemui. Stafnya bilang Kasat lagi pergi,” ungkap Iqbal.
Tim juga mendatangi Kampung Gedung Aji untuk melakukan pengecekan lapangan serta menghimpun keterangan masyarakat mengenai keberadaan orang yang disebut DPO tersebut, termasuk informasi bahwa yang bersangkutan terlihat di sekitar Polsek Gedung Aji dan mengikuti kegiatan di kantor kecamatan.
Iqbal menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan meminta kepastian dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
“Kami datang bukan untuk menghakimi. Kami datang untuk minta penjelasan resmi. Kalau memang sudah ada SP3, tunjukkan SP3-nya. Kalau masih DPO, kenapa bisa bebas berkeliaran? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.
Adapun perkara yang dipersoalkan tercatat dalam Laporan/Pengaduan Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di perkebunan sawit Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang.
Atas persoalan itu, pelapor meminta Bupati Tulang Bawang dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kampung terkait proses pengangkatan kembali aparatur kampung yang bersangkutan.
Pelapor juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Tulang Bawang meninjau jabatan yang bersangkutan sampai persoalan hukum memperoleh kejelasan, serta mendesak Kapolres Tulang Bawang memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban aparat penegak hukum adalah apakah status DPO yang dipersoalkan warga masih berlaku atau telah berakhir. Jika sudah tidak berlaku, perlu dijelaskan apa dasar hukum dan dokumen yang menjadi landasannya, termasuk apakah benar telah diterbitkan SP3.
Sebaliknya, apabila status DPO masih aktif, masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan kepolisian.
Pelapor turut meminta jawaban dan penjelasan tertulis dari pihak-pihak terkait paling lambat dua hari kerja sejak surat permohonan diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Polres Tulang Bawang, Kepala Kampung Gedung Aji, Dinas PMK Tulang Bawang, serta pihak terkait lainnya. (Iqbal)
