PESISIR BARAT — Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung yang digelar di Gedung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu (5/11/2025).
Rakor tersebut dihadiri langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Lampung, kepala OPD, serta perwakilan DPRD dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, keterlibatan seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus dibangun melalui sistem dan integritas aparatur,” ujar Setyo Budiyanto.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik agar seluruh kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. “Dengan sinergi dan komitmen bersama, Provinsi Lampung diharapkan menjadi contoh daerah yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga pemerintah dan masyarakat.
“Integritas adalah fondasi pembangunan. Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi untuk membangun kepercayaan publik,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam paparannya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama memaparkan capaian pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Lampung melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Ia menyebutkan, capaian MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 mencapai angka 80, berada di atas rata-rata MCP pemerintah daerah wilayah Lampung sebesar 52 dan rata-rata nasional 40. Sementara pada aspek SPI, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif dengan indeks berada pada kategori menengah hingga tinggi.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas, pengawasan anggaran, digitalisasi layanan, serta sertifikasi aset sebagai upaya menutup celah terjadinya praktik korupsi.
Dengan kehadiran Bupati Dedi Irawan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Lampung.
(Red)
