PANARAGAN — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bupati Lantai III Pemda Tubaba tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T.
Bimtek diikuti pejabat perencanaan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pejabat administrasi, pengawas dan fungsional terkait di lingkungan Pemkab Tubaba.
Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin mengatakan penerapan SIPD-RI menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi melalui sistem digital.
Menurutnya, modul penatausahaan memiliki peran penting untuk memastikan setiap transaksi keuangan daerah dapat tercatat secara akurat, transparan dan akuntabel, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan.
«“SIPD-RI merupakan platform digital terintegrasi dengan modul penatausahaan sebagai jantungnya yang berfungsi memastikan setiap transaksi keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan tercatat secara akurat, transparan, dan akuntabel,” ujar Iwan.»
Ia menegaskan, implementasi SIPD-RI tidak sebatas mengubah sistem kerja dari manual menjadi digital. Lebih dari itu, diperlukan perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
«“Kegiatan bimbingan teknis ini tidak hanya sekadar perubahan teknis dari sistem manual ke digital, tetapi juga menuntut perubahan budaya kerja dan mindset seluruh aktor terkait, baik pejabat perencana, penatausahaan keuangan maupun bendahara, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan sesuai aturan,” katanya.»
Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep serta alur kerja SIPD-RI, khususnya pada modul penatausahaan keuangan daerah.
Materi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sejumlah fitur aplikasi, antara lain penatausahaan belanja, penatausahaan pendapatan hingga penyusunan laporan keuangan.
Pemkab Tubaba berharap peserta tidak hanya memahami penggunaan SIPD-RI secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengoperasikan aplikasi tersebut sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penerapan sistem digital diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, tertib, transparan dan akuntabel.
Bimtek selanjutnya diisi oleh Nurhasanah dan Novia Anisa Kuswaro Putri, selaku pendamping dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan sekaligus mendukung penerapan digitalisasi pemerintahan di lingkungan Pemkab Tubaba dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
