Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Purchasing melalui platform Mbizmarket, di Gedung Pusiban, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan dibuka oleh Karo PBJ Setdaprov Lampung, Puadi Jailani. Puadi menekankan pentingnya adaptasi terhadap regulasi dan teknologi pengadaan. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, E-Purchasing wajib digunakan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik.
LKPP RI bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia telah meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6, menggantikan versi sebelumnya, sementara Toko Daring LKPP tetap beroperasi sebagai media belanja pemerintah.
Puadi menyoroti potensi belanja pengadaan di Lampung yang mencapai Rp 2,548 triliun, dengan alokasi E-Purchasing Rp 1,207 triliun.
“Berdasarkan pemantauan dari AMEL LKPP, realisasi belanja Pemprov Lampung di Katalog Elektronik hingga saat ini mencapai Rp 478 miliar dan di Toko Daring sebesar Rp 6,02 miliar. Artinya, masih tersisa potensi belanja E-Purchasing senilai Rp 723 miliar yang harus kita optimalkan sepanjang 2025,” ujarnya.
Dua point Arahan utama yang di sampaikan Puadi untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan:
1. Maksimalkan penggunaan Katalog Elektronik dan Toko Daring.
2. Dorong penyedia, khususnya UMKM, untuk memiliki akun INAPROC dan mendaftarkan produknya ke katalog.
“Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada marketplace nasional yang tergabung dalam tokodaring.lkpp.go.id untuk mensosialisasikan proses bisnisnya kepada seluruh Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung,” tambah Puadi.
Ia berharap peserta Bimtek dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang mekanisme belanja melalui Toko Daring Mbizmarket, sekaligus memberi apresiasi kepada tim penyelenggara. (Red)
