Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat merespons lonjakan harga Minyak Goreng Rakyat (MGR) di pasaran yang mencapai Rp16.000–Rp17.000/liter, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700/liter. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (27/8/2025)
Guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.Rakor ini dihadiri para pelaku industri dan instansi terkait. Tujuannya, mengevaluasi distribusi MGR, memetakan kendala, dan mencari solusi agar pasokan dan harga tetap terjaga.
“Persoalannya sudah ketemu, tinggal bagaimana kita mengatur supaya harga kembali normal. Minyak goreng rakyat harus mudah diakses dengan harga terjangkau,” tegas Gubernur Mirza.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah, Bulog, dan produsen untuk mengawal distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Rakor juga menyoroti perlunya pengawasan ketat jalur distribusi dan keterlibatan lintas sektor.
Sejumlah perusahaan hadir dan memaparkan data produksi serta distribusi, di antaranya PT Pacrim Nusantara Lestari Foods, PT LDC Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Domus Jaya, PT Sumber Indah Perkasa, dan Perum Bulog Lampung. Mereka menyampaikan laporan produksi MGR dan non-MGR periode Januari–Agustus 2025, termasuk rincian distribusi bulanan dan asal pasokan dari dalam maupun luar Lampung.
Gubernur berharap langkah cepat ini dapat menjaga ketersediaan stok dan menekan harga sesuai HET.
“Melalui kolaborasi yang solid dan terkoordinasi, kita ingin memastikan harga dan stok tetap stabil di Lampung,” ujar Mirza. (Red)
