Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, menyusul dinamika inflasi nasional yang masih terkendali. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, dan diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dalam arahannya menyebut inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen (year-on-year) dan -0,08 persen (month-to-month). Menurutnya, capaian ini masih dalam level ideal.
“Rentang angka 2,5 persen plus minus 1 persen adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan konsumen,” ujar Tito.
Ia meminta daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, perwakilan Bank Indonesia, serta asosiasi pengusaha di wilayahnya. Langkah ini penting untuk memetakan sumber permasalahan yang memicu kenaikan harga.
“Apakah ada suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah. Misalnya, air minum karena itu ditangani daerah,” jelas Tito.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menambahkan, pada minggu ketiga September 2025 terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Sementara itu, 22 provinsi mencatatkan penurunan dan 1 provinsi relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Ia menyebut, komoditas yang dominan menyumbang kenaikan IPH di 15 provinsi tersebut adalah daging ayam ras dan cabai merah. (Red)
