Bandar Lampung — Gelombang perlawanan mahasiswa kembali bergemuruh, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung mengumandangkan Deklarasi Perang terhadap DPR dan Polri, menilai kedua institusi negara itu telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Minggu (31/8/2025)
Ketua DEMA, Muhammad Iman Ibrahim, menegaskan DPR hanya sibuk mengurus kepentingan elit, sementara Polri justru berubah menjadi alat represi rakyat.
“Kami tidak sedang bersuara untuk kepentingan kelompok, tapi untuk rakyat. DPR dan Polri kini menjelma jadi simbol arogansi kekuasaan. Jika mereka terus membungkam rakyat, maka rakyat akan siap ambil alih kepemimpinan kami menghendaki Reformasi atau runtuh” tegas Iman.
Ia merinci tujuh poin desakan reformasi Polri dan tiga tuntutan terhadap DPR.
Kepada Polri: copot Kapolri, adili aparat represif, tegakkan keadilan atas meninggalnya Affan, bersihkan KKN, jamin kebebasan berekspresi, batasi kendaraan taktis dalam aksi, dan bebaskan massa yang ditahan.
Kepada DPR: segera sahkan RUU Perampasan Aset, tolak kenaikan tunjangan dan gaji, serta tegakkan etika politik, termasuk penyelesaian kasus Ahmad Sahroni.
Menurut Iman, tuntutan ini bukan sekadar seruan moral, melainkan ultimatum keras.
“Reformasi DPR dan Polri adalah harga mati. Jika tidak, rakyat akan menduduki gedung-gedung kekuasaan,” ujarnya.
Iman menambahkan juga bahwa Ribuan mahasiswa dipastikan akan bergerak. Titik kumpul ditetapkan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, dengan sasaran dua titik aksi Polda Lampung dan DPRD Provinsi Lampung pada senin 1 September 2025. (*)
